Mengenal SIBIPO: Inovasi Digital Informasi Politik dan Ormas Kota Probolinggo

 

SIBIPO: Inovasi Digital untuk Memudahkan Akses Informasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Probolinggo

Inovasi Pelayanan Publik Digital

    Mengenal SIBIPO

            Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus              berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan              komunikasi.

Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah pengembangan SIBIPO (Sistem Informasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan), sebuah inovasi pelayanan informasi berbasis website yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi mengenai perkembangan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di Kota Probolinggo.

SIBIPO hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, mudah diakses, transparan, dan terintegrasi. Melalui platform ini, berbagai informasi yang sebelumnya tersebar di sejumlah sumber dapat diakses melalui satu pintu layanan digital.

Dengan memanfaatkan SIBIPO, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Bakesbangpol hanya untuk memperoleh informasi dasar mengenai organisasi kemasyarakatan maupun bidang politik dalam negeri. Cukup menggunakan telepon pintar, komputer, atau perangkat lain yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja.

Mengapa SIBIPO Diperlukan?

Perkembangan kehidupan demokrasi dan dinamika organisasi kemasyarakatan menuntut pemerintah untuk memiliki tata kelola informasi yang semakin baik.

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ormas menjadi salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, melaksanakan kegiatan sosial, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Namun, pengelolaan informasi mengenai organisasi kemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1.      Informasi mengenai keberadaan dan profil organisasi kemasyarakatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem.

2.      Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai organisasi kemasyarakatan secara cepat dan mudah.

3.      Informasi mengenai alamat dan lokasi sekretariat organisasi membutuhkan sarana pencarian yang praktis.

4.      Pelaporan dan pemutakhiran informasi organisasi membutuhkan mekanisme yang lebih efektif.

5.      Pemerintah membutuhkan dukungan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pembinaan, pengawasan, serta perumusan kebijakan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, SIBIPO dikembangkan sebagai sarana transformasi digital untuk memperkuat tata kelola informasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di Kota Probolinggo.

Apa Saja yang Bisa Diakses Melalui SIBIPO?

           SIBIPO menyediakan berbagai informasi dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat             maupun organisasi kemasyarakatan.

A.    Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai organisasi kemasyarakatan yang terdata di Bakesbangpol Kota Probolinggo, meliputi profil organisasi, kepengurusan, alamat sekretariat, serta informasi pendukung lainnya sesuai ketersediaan dan kewenangan publikasi data.

B.     Informasi Partai Politik

SIBIPO menyediakan akses informasi terkait bidang politik dalam negeri, termasuk informasi partai politik dan berbagai informasi pendukung pendidikan politik masyarakat.

C.     Peta Lokasi Sekretariat Ormas

Melalui integrasi dengan Google Maps, masyarakat dapat memperoleh kemudahan untuk mengetahui lokasi sekretariat organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam sistem.

D.    Layanan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan

SIBIPO memberikan kemudahan akses terhadap mekanisme pelaporan informasi organisasi kemasyarakatan secara online, sehingga mendukung proses penyampaian informasi dan pemutakhiran data.

E.     Informasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan Ormas.

F.      Integrasi Informasi dan Regulasi

SIBIPO menyediakan akses atau tautan informasi yang terhubung dengan sumber resmi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, untuk mendukung kemudahan memperoleh informasi terkait organisasi kemasyarakatan.

Keunggulan SIBIPO

SIBIPO dikembangkan dengan mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan keterjangkauan akses informasi bagi masyarakat.

Beberapa keunggulan SIBIPO antara lain:

·   Mudah diakses: Dapat dibuka melalui browser pada telepon pintar, tablet, maupun komputer.

·   Tanpa instalasi aplikasi: Pengguna tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan.

·   Akses fleksibel: Informasi dapat diakses selama tersedia koneksi internet.

·  Informasi terintegrasi: Menggabungkan berbagai informasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

·   Berbasis lokasi: Memudahkan pencarian lokasi sekretariat Ormas melalui Google Maps.

· Mendukung transparansi: Memperluas keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Mendukung pemerintahan berbasis data: Membantu penyediaan informasi untuk pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan.

Siapa Saja yang Dapat Memanfaatkan SIBIPO?

SIBIPO dirancang untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, antara lain:

1.    Masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai organisasi kemasyarakatan              dan politik dalam negeri.

2.   Pengurus organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan informasi, layanan, dan sarana pelaporan.

3.    Partai politik sebagai bagian dari pemangku kepentingan bidang politik dalam negeri.

4. Mahasiswa, pelajar, akademisi, dan peneliti yang membutuhkan referensi informasi organisasi kemasyarakatan.

5.  Perangkat daerah dan instansi terkait yang membutuhkan informasi pendukung koordinasi dan kebijakan.

6. Pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan.

 Bagaimana Cara Mengakses SIBIPO?

Masyarakat dapat mengakses SIBIPO dengan mudah melalui beberapa langkah berikut:

1.      Siapkan telepon pintar, laptop, atau komputer yang terhubung dengan internet.

2.      Buka browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser lainnya.

3.      Ketik alamat website SIBIPO berikut:

AKSES RESMI SIBIPO

https//:mybisnis.id/SIBIPO

Buka Aplikasi SIBIPO

4.      Pilih menu informasi yang ingin diketahui.

5.      Jelajahi berbagai informasi dan fasilitas yang tersedia.

SIBIPO dapat diakses tanpa harus menginstal aplikasi tambahan pada perangkat pengguna.

SIBIPO untuk Transparansi, Partisipasi, 

dan Pembangunan Daerah

Kehadiran SIBIPO bukan sekadar menghadirkan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, efektif, dan berbasis data.

Melalui SIBIPO, Pemerintah Kota Probolinggo berupaya mendorong terwujudnya hubungan yang lebih baik antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Informasi yang lebih mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, SIBIPO diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat.

Mari Manfaatkan SIBIPO!

Mari bersama-sama memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun Kota Probolinggo yang lebih informatif, transparan, partisipatif, dan berdaya saing.

Kenali organisasi kemasyarakatan di sekitar kita, tingkatkan literasi politik, manfaatkan informasi yang tersedia, dan berpartisipasilah dalam mendukung pembangunan daerah.

SIBIPO: Satu Portal Informasi, Memudahkan Akses, Memperkuat Partisipasi.

SIBIPO HADIR UNTUK SEMUA

Lebih Mudah Mengakses Informasi, Lebih Kuat Membangun Partisipasi.

ASN, TNI, POLRI dan Seluruh Penyelenggara Pemilu Wajib Netral

ASN, TNI, POLRI dan Seluruh Penyelenggara Pemilu Wajib Netral

Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung ekosistem Pemilu yang berkualitas, kemarin Selasa (31/1/2023) menyelenggarakan Webinar dengan judul  “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”. 

Webinar untuk seluruh Penyelenggara Pemilu 2024
Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023 

Menjadi Pemateri/Narasumber dalam Webinar tersebut antara lain :

1. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna;

2. Anggota Bawaslu RI Puadi; 

3. Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; 

4. Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; 

5. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; 

6. Perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta 

7. Perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari webinar tersebut antara lain : 

1. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna. Menyampaikan bahwa Netralitas itu tidak hanya menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga TNI/Polri termasuk penyelenggara Pemilu, hal ini disampaikannya Seperti pada kutipan berikut ini :

“Itu menjadi bagian yang sama-sama kita jaga netralitasnya,” terangnya. Karena itu, perlu adanya sosialisasi yang masif untuk terus memperkuat netralitas para penyelenggara negara dalam mendukung tahapan Pemilu yang berkualitas. “Perlu adanya sinergi antar-stakeholder dan perlu juga kita lakukan pencegahan dan pendeteksian dini (agar) tiap tahapan (Pemilu) ini bisa berjalan dengan baik,” 

2. Anggota Bawaslu RI Puadi. Bawaslu, terkait netralitas, telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Polri, dan TNI untuk menjaga netralitas ASN, anggota Polri, maupun anggota TNI. Apabila ada penyelenggara negara yang tidak netral, Bawaslu juga akan memberikan rekomendasi kepada masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti. Termasuk juga netralitas yang terjadi terutama di lingkungan penyelenggara (Pemilu) baik itu Bawaslu maupun KPU. 

Penyelenggara Pemilu yang tidak netral akan diproses baik berupa pembinaan internal masing-masing lembaga, maupun direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.

3. Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti menegaskan :

Bahwa netralitas ASN akan berpengaruh terhadap efektivitas birokrasi. Dia mengatakan, indeks efektivitas pemerintahan tidak terlepas dari birokrasi yang professional dan tidak memihak. “Artinya untuk menjadi ASN yang profesional dia tentunya harus netral,” Dan hal ini, sejalan dengan strategi nasional dalam pencegahan korupsi, yakni birokrasi yang kuat adalah yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik, menurutnya. 

Sumber: Channel Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 

Dana Banpol Tertinggi di Jawa Timur

Anggaran Dana Banpol

Di Beberapa Daerah Jawa Timur 

Dengan Nilai Yang Cukup Tinggi

Dana Banpol atau Dana Bantuan Partai Politik yang diberikan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum 

Besaran perolehan dana Banpol tiap-tiap daerah tidak sama, hal tersebut bergantung kepada :

1. Jumlah Suara Sah

2. Ketentuan Anggaran yang ditetapkan persuara

Baca : Jumlah Penduduk Daerah di Jawa Timur 

Beberapa daerah di Jawa Timur yang sudah  menentukan anggaran Dana Banpol persuara dengan nilai yang lumayan tinggi, antara lain :

Kota Malang Rp 15.000,-

Kota Surabaya Rp. 12.000,-

Kota Kediri Rp. 10.000,-

Kota Blitar Rp. 6.425, - 

Kab. Sidoarjo Rp. 10.000,-

Kab. Madiun Rp 7.000,-

Baca : Data Parpol Kota Probolinggo 

Demikian sementara yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat 

Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

 Permohonan 

Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT)

Organisasi kemasyarakatan yang sampai saat ini belum memiliki Izin Kemenkumham karena belum ad waktu/biaya untuk dilakukan proses perizinan di notaris, tidak perlu risau atau kecil hati, karena selain Izin Kemenkumham organisasi kemasyarakatan diperbolehkan untuk melakukan aktivitasnya walaupun punya SKT. Berikut kami sampaikan Bagan prosedur Pengajuan SKT ke Kemendagri.

Alur permohonan SKT diatas, merupakan panduan yang dibuat oleh Kemendagri yang terdapat di Website Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri, Semoga Bermanfaat buat masyarakat Kota Probolinggo, khususnya Rakyat Indonesia secara keseluruhan utamanya pengurus organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia. 

 Kegiatan Penandatanganan BAST Banpol 2022

Dari sebelah kanan : Asisten Pemerintahan (Ir.Gogol Sudjarwo),
Plt.Kaban Bakesbangpol (Titik Widayawati, S.H.,M.Hum)

             Jum'at, 5 Agustus 2022, dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Bapak Ir. Gogol Sudjarwo dan didampingi oleh Plt.Kaban Bakesbangpol, Bidang Poldagri Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun 2022 dan kepada seluruh parpol pemenang pemilu tahun 2019, sekaligus Evaluasi Banpol Tahun 2021

Kegiatan diatas dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kota Probolinggo dan dihadiri oleh seluruh pengurus parpol penerima banpol tahun 2022 yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Parpol. 

Penerimaan undangan peserta kegiatan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada partai politik pemenang pemilu dan fungsi kontrol pemerintah atas bantuan keuangan yang diberikan kepada parpol. Berikut Penandatanganan BAST Banpol tahun 2022 oleh Pengurus Partai Politik yang bersangkutan :

BAST Banpol Parpol PKB

BAST Banpol Parpol PDI P

BAST Banpol Parpol Golkar 

BAST Banpol Parpol Nasdem

BAST Banpol Parpol Gerindra

BAST Banpol Parpol PPP

BAST Banpol Parpol Demokrat

BAST Banpol Parpol PKS

            Plt. Kaban Bakesbangpol, Ibu Titik Widayawati, S.H.,M.Hum dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh parpol penerima banpol agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah diajukan untuk menerima banpol tersebut dan nantinya dalam membuat laporan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana yang telah disampaikan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur agar tidak ada temuan-temuan dalam LPJ Keuangan tersebut.

Seluruh Peserta Kegiatan Penandatanganan B.A.S.T Banpol tahun 2022 

            Bapak Asisten Pemerintahan, Ir.Gogol Sudjarwo berpesan kepada seluruh pengurus parpol penerima banpol tahun 2022, agar benar-benar memanfaatkan dana banpol yang diterima sesuai dengan proposal permohonan banpol yang diajukan dan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku

            Semoga seluruh parpol penerima dana banpol tahun 2022 sukses dalam mengelola dananya sesuai dengan yang diharapkan kita semua, Aamiinn

By. Afrih2022

Cara Mengisi e-Kinerja ASN Kota Probolinggo Versi e-Kinerja 3.0

 Cara Mengisi e-Kinerja ASN Kota Probolinggo 

Versi e-Kinerja 3.0

       

Aplikasi Versi 3.0

     Perubahan aplikasi e-kinerja dari versi 2.6 ke e-kinerja yang baru, versi 3.0 dengan berbagai macam perubahan cara pengisian yang ada didalamnya, menjadikan ASN Kota Probolinggo harus belajar lebih banyak, untuk memahami aplikasi yang baru tersebut, hal ini dikarenakan, banyak sekali perubahan cara pengisian diantaranya adalah :

1. Pengisian Rencana Kinerja yang diambil dari SKP yang sudah kita buat dan harus dihubungkan dengan Indikator Kinerja Atasan

Menu dalam aplikasi versi 3.0

2. Dalam mengisi form rencana kinerja, harus juga ditentukan metode cascade apa yang digunakan untuk mendukung rencana kinerja yang sudah kita tentukan

3. Setelah mengisi metode apa yang digunakan, tentukan dalam indikator kinerja individu, aspek yang akan digunakan dalam memenuhi rencana kinerja yang sudah kita tentukan diatas berikut uraian sebagai indikator terlaksananya kinerja yang sudah kita lakukan

4. Setelah selesai mengisi rencana kinerja dan divalidasi oleh atasan, kita langsung mengisi rencana aksi untuk memetakan terlaksananya rencana kinerja yang sudah kita tentukan diatas

5. Dalam mengisi aktivitas kegiatan, waktu sudah ditentukan oleh sistem dan kita tidak bisa mengisi semau kita, begitu juga dengan bukti dokumen dalam bentuk foto harus juga disertakan dalam pengisian aktifitas tersebut

6. Prosentase isian aktifitas kinerja kita harus lebih dari 100% atau 6751 menit

untuk lebih jelasnya silahkan klik panduan pengisian e-kinerja Versi 3.0 yang terbaru berikut :

Manual G-Kinerja Jabatan Struktural

Manual G-Kinerja Jabatan Pelaksana  

Bagi sahabat ASN yang beralih dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional khususnya Analis Kebijakan silahkan lihat panduan untuk pengisian indikator kinerja maupun butir-butir kegiatan :

Permenpan RB No.45 tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya

        Pengisian e-Kinerja terbaru ini dilaksanakan uji coba selama 1 bulan yakni dibulan April 2022 untuk itu, sahabat ASN Kota Probolinggo harus berusaha sekeras mungkin memahami dan melaksanakan dengan sebaiknya pengisian aktivitas dalam aplikasi e kinerja yang baru ini, karena akan sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja kita yang mengakibatkan diberikannya atau tidak TPP yang selama ini sudah kita peroleh.

         Oh iya sahabat ASN Kota Probolinggo, penilaian untuk mendapatkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) kita dengan adanya Aplikasi e-Kinerja yang baru ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni 60% diperoleh berdasarkan nilai aktivitas 100% plus 1 (satu) pada aplikasi e-kinerja versi 3.0 dan 40% diperoleh berdasarkan tingkat kehadiran (finger) kita ke Kantor atau tempat kerja, belum lagi potongan-potongan yang diberlakukan atas TPP yang akhirnya kita terima.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait TPP Kota Probolinggo silahkan klik berikut :

Bahan Sosialisasi TPP Kota Probolinggo     

Sahabat ASN Kota Probolinggo tidak perlu khawatir dengan adanya aplikasi yang baru ini, karena sebelum anda dibiarkan mengisi sendiri, akan ada sosialisasi dari BKPSDM Kota Probolinggo yang membimbing saudara dalam memahami cara pengisian e-Kinerja e-pasprohandal.probolinggokota.go.id, seperti yang sudah dilakukan di Bakesbangpol Kota Probolinggo.

Senin, 11 April 2022
Sosialisasi cara pengisian e-kinerja versi 3.0 

oke.. saya kira cukup yang dapat saya sampaikan, mulailah mengisi aktivitas dalam aplikasi tersebut sahabat, pahami panduannya dan lakukan step by step... goo...!! 

Semoga tulisan ini bermanfaat buat kita semua, selamat berusaha !!! 

writed: by.A.budiman

Rapat Koordinasi Asistensi Pendaftaran Ormas Pada Pemerintahan Daerah

 Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 

ke Kemendagri 

Rapat Koordinasi Asistensi Pendaftaran Ormas Oleh Dirjen Polpum, Kemendagri di Surakarta, pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022

Analis Kebijakan Ahli Madya Subdir Ormas, Dirjen Polpum Kemendagri

Dasar Pelaksanaan Rapat Koordinasi

1. UU RI No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 tahun 2O17 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

2. UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

3. Permendagri No.57 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Hadir pada kegiatan ini antara lain :

1. Asisten Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah

2. Wakil Walikota Surakarta

3. Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Bidang Ormas, Dirjen Polpum Kemendagri

Sebagai bentuk antisipasi habisnya masa berlaku SKT yang diterbitkan daerah pada Juli Tahun 2022 yang akan datang, maka Kemendagri memberikan kemudahan dalam pendaftaran ormas melalui aplikasi SIOLA yang terintegrasi dengan SIORMAS

Ormas ada yang berbadan hukum ada pula yang tidak berbadan hukum

Ormas memang tidak harus melakukan pendaftaran ormas ke Kemendagri, akan tetapi ormas yang melakukan Pendaftaran Ormasnya Ke Kemendagri, maka mereka memiliki hak untuk menjadi mitra Pemerintah atau mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk mendapatkan seperti Hibah Ormas, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yody Indrawan, S.Stp

Yodi Indrawan, S.Stp, Pemateri dari Dirjen Polpum Kemendagri

Pendaftaran Ormas tidak lagi menerima berkas fisik lagi dan dapat dilakukan secara online melalui SIOLA, dengan syarat ormas tersebut merupakan pusat dari ormas tersebut.

Peran Bakesbangpol Daerah sangat besar dalam hal verifikasi berkas data ormas, cepat dan tidak diterbitkannya SKT oleh Kemendagri, mengapa demikian :

1. Dalam hal verifikasi berkas data ormas, kelengkapan persyaratan pendaftaran ormas dan munculnya penyelesaian sengketa dalam AD/ART ormas tersebut manakala ada sengketa didalamnya 

2. Tipe file berbentuk PDF

3. Besar file Akte Pendirian maksimal adalah 5 Mb, dan AD/ART maksimal 10 Mb

4. Form Keabsahan sudah terisi oleh Bakesbangpol Pemohon ada pada lampiran Permendagri no.57 Tahun 2017 

Data Angka Pengajuan dan Penerbitan SKT melalui SIOLA :

1. Jumlah SKT : 2.322 SKT yang masih berlaku

   - 1.842 SKT terbit sebelum adanya SIOLA

2. Kesbangpol yang menggunakan SIOLA : 28 Kesbangpol Propinsi dan  140 Kabupaten/Kota

3. Pengajuan pada SIOLA

   - Tahun 2020 : 857 

   - Tahun 2021 : 1.118

Pendaftaran Ormas melalui SIOLA dilakukan melalui Laptop/Komputer jangan melalui Hp, Karena tampilan pada layar tidak akan maksimal.

Alur Pendaftaran Ormas melalui SIOLA yang nantinya terintegrasi ke SIORMAS

Persiapkan juga berkas-berkas Ormas yang sudah di Scan, selanjutnya lakukan kompres terlebih dahulu sehingga kapasitasnya   tidak lebih dari 5 mb

cek keberadaan ormas